Van Der Capellen : Kebijakan
Reaksioner dan Kegagalannya Memimpin Hindia Belanda 1819-1826
Didit Handika
ABSTRAK
Van
Der Capellen merupakan seorang berpikiran liberal yang menjabat sebagai
Gubernur Jendral Hindia Belanda pada 1819-1826, semangat yang tengah berkembang
di Eropa setelah Revolusi Perancis. Tapi
ia segera menyadari bahwa penerapan prinsip “laissez-faire” akan segera merugikan petani kecil di Jawa dan
beberapa wilayah Hindia Belanda lainnya karena para bangsawan akan segera menguasai banyak lahan, menjadi
kaya secara cepat dan membiarkan para petani dan buruh tani kehilangan mata
pencaharian, keadaan yang sudah pernah terjadi pada abad ke-18, pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie
atau VOC. Melihat kondisi demikian Van Der Capellen pada bulan Mei 1823
memutuskan untuk membuat kebijakan penghapusan sistem persewaan tanah yang
sudah diterapkan sejak masa Gubernur Jendral Stamford Raffles ketika Inggris
menguasai wilayah Hindia Belanda. Namun, kebijakan ini banyak ditentang oleh
para penyewa tanah karena tidak sedikit dari mereka yang akhirnya jatuh miskin
karena harus mengembalikan uang ganti rugi kepada petani, dan tak dapat
menutupi kekosongan kas yang dialami oleh pemerintah Kolonial pada saat itu.
Para aristokrat lokal dan penyewa tanah orang Eropa marah dan melakukan aksi
protes terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Van Der Capellen yang hanya
menguntungkan kaum petani, namun karena penolakan itu pula munculnya
pertentangan diantara kaum petani lokal dan para penyewa tanah serta pemerintah
kolonial yang pro terhadap sistem penyewaan tanah, pertentangan itu menjadi
salah satu penyebab terjadinya Perang Diponegoro 1825-1830. Kegagalan seorang Van Der Capellen dalam
memimpin di Hindia Belanda karena dianggap sering membuat kebijakan yang reaksioner,
bahkan pemerintah Kolonial kemudian mengambil alih dan menggantikan Van Der
Capellen sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda.
Kata Kunci : Van Der Capellen, Kebijakan Reaksioner
Pendahuluan
Pada
tahun 1816 pemerintah Kolonial Belanda mengambil alih kembali kekuasaan politik
atas wilayah pulau Jawa dari kekuasaan pemerintahan inggris yang dipimpin oleh
Stamford Raffles. Pemerintah Kolonial Belanda,
tetap mencoba meneruskan beberapa kebijakan yang pernah dilakukan pada masa
kekuasaan inggris, diawali dengan pembentukan Komisaris Jenderal yang terdiri
dari Elout, Buyskes, Van Der Capellen, dan Komisaris Jenderal du Bus de
Gisignies.[1]
Setelah
dianggap selesai bertugas, Komisaris Jenderal dibubarkan lalu kepemimpinan
utama Hindia Belanda diserahkan pada seorang Godert Alexander Gerard Philip
baron van der Capellen atau Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1819.
Pemilihan Van Der Capellen sebagai Gubernur Jenderal pada masa itu karena
dianggap mampu memulihkan kekuasaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda pasca
kedudukan kekuasaan bangsa inggris. Diawal kekuasaannya Van Der Capellen banyak
menagamati beberapa kebijakan turunan yang masih diterapkan oleh pemerintah
seperti sistem penyewaan tanah dan kebijakan liberal lainnya yang dianggap
strategis untuk kepentingan pemerintah Kolonial.
Dalam
periode jabatanya banyak sekali kebijakan yang dilakukan oleh seorang Van Der
Capellen yang dianggap hanya sekedar reaktif dan tak pernah menguntungkan
pemerintah Kolonial, kebijakan yang dilakukan olehnya lebih mementingkan pada
rakyat yang dilihatnya sangat menderita karena kebijakan-kebijakan yang terlalu
menyengsarakan dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh manusia. Karena itu,
Van Der Capellen menghampuskan beberapa
kebijakan yang dianggapnya keliru.[2]
Van
Der Capellen juga harus menghadapi desakan dari Raffles, sebagai Komisaris
Jenderal Bengkulu, yang berusaha mengendalikan wilayah Kalimantan dan Sumatra
untuk dikuasai bangsa Inggris. Pertentangan ini terselesaikan dengan
disetujuinya Traktat London 1824. Beberapa permasalahan keamanan pula harus
dihadapinya adalah Perang Padri di Minangkabau, Perang Diponegoro, perlawanan
sultan Palembang, dan pemberontakan yang terjadi di Maluku.
Dalam
tulisan ini, akan coba memaparkan apa saja kebijakan reaktif seorang Gubernur
Jenderal Van Der Capellen dan mengapa kebijakan reaktif yang humanis terhadap
rakyat dianggap gagal memimpin di Hindia Belanda oleh banyak pemikir liberal
dan pemerintah Kolonial Hindia Belanda?. Melalui tulisan ini pula kita akan
memahami bagaimana sebenarnya sosok seorang Van Der Capellen yang dapat
mempengaruhi dirinya dalam menentukan banyak kebijakan-kebijakan dalam masa
kepemimpinannya.
Kebijakan Reaksioner Van Der Capellen
Dalam
waktu Van Der Capellen menerima jabatan sebagai Gubernur Jenderal pada
pemerintahan Belanda yang telah dipulihkan, pengaruh Bupati sudah sangat
berkurang dibandingkan zaman VOC.
Akan tetapi, Van Der Capellen memahami
bahwa mereka memiliki pengaruh tradisional yang besar atas rakyat dan ia
menyadari juga bahwa pejabat-pejabat Eropa tidak pernah dapat menggantikan
kedudukan social mereka dalam masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, ia menempuh
kebijakan untuk menghormati kedudukan sosial para Bupati dan berusaha pula
menggunakan kedudukan dan kekuasaan mereka untuk tujuan-tujuan pemerintah
Kolonial. Tapi, hal itu tidak dapat menghindarkan pergeseran kekuasaan yang
efefktif dari Bupati kepada pejabat-pejabat Eropa.[3]
Ketika Van Der Capellen menjadi
Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1819, ia langsung dihadapi dengan
beberapa persoalan yang harus dia selesaikan. Termasuk persoalan peralihan
kekuasaan dari Raffles menuju dirinya, desakan dan harapan besar kaum liberal
Belanda dan Eropa lainnya sangat berharap sekali Van Der Capellen dapat
melanjutkan kebijakan yang sudah ada sejak masa Raffles seperti sistem
penyewaan tanah, karena dapat menguntungkan secara besar bagi aristrokat dan pemerintah
Kolonial untuk mencukupi kebutuhannya dan menjadi kaya raya. Akan tetapi,
kecenderungan pemikir konservatif merujuk pada kebijakan ekonomi yang lebih
terencana. Pemerintah harus dapat memasarkan produksi komiditas-komoditas yang
dibutuhkan di negeri leluhur, atau barang yang dapat segera dijual di pasar
global. Negara Kolonial harus memproduksi apa yang paling dibutuhkan di koloni.[4]
Selain itu juga, dengan
berkembangnya prinsip-prinsip ekonomi “laissez-faire”
banyak orang liberal percaya pada solusi yang dapat ditemukan jika persaingan
ekonomi secara bebas diperbolehkan di Hindia Belanda. Inti pemerintahan harus
dapat menanggung bahwa koloni akan membiayai administrasinya sendiri dan
menyumbang pada biaya pemerintah negeri leluhur sebagai kompensasi untuk
“melindungi” negara koloni terhadap kemungkinan serangan atau untuk biaya
militer.[5] Karena Modal Barat harus
didukung agar dapat berinvestasi dalam kegiatan pertanian dengan skala besar.
Namun, hal tersebut jelas mendapat
reaksi pertentangan oleh Gubernur Jenderal Van Der Capellen yang memiliki
pendapat lain. Dia mengatakan: “Langkah-langkah, yang di lihat dari jarak 5.000
kilometer tampaknya liberal, di sini terbukti sangat tidak liberal dampaknya.” Jika
para penguasa mulai membeli dan menjuali tanah kepada pengusaha yang bukan
Indonesia, maka akan disisipkannya sistem kapitalis di mana pemilik tanah kaya
semakin mendominasi penduduk asli.[6] Orang Jawa tidak mampu
bersaing dengan para penguasa barat dalam membeli tanah, karena bukan hanya
mereka tidak memiliki dana yang besar tetapi orang-orang Jawa tidak mengerti
dengan seluruh aturan membeli tanah karena semua hokum pembelian tanah di bawah
hukum Eropa yang tidak masuk akal bagi mereka.
Pada kurun waktu abad 18-an,
masyarakat Jawa secara ekonomi lemah, tuan tanah secara ekonomi dominan, dan
suatu kontrak, termasuk kontrak tenaga kerja antara kedua pihak ini hanya akan menguntungkan
tuan tanah. Dengan itu, seluruh sistem kontrak bebas berakhir, melalui jalur
berputar dengan kembalinya keadaan kepemilikan tanah abad ke-18, disaat
pengolah tanah Jawa berada dalam keadaan “corveable et taillable a merci”.
Vlekke mengatakan bahwa “kata Van Der Capellen, “bahwa di Belanda liberalism
dimengerti sebagai perlindungan terhadap tuan tanah Eropa dengan merugikan
penduduk asli, dan bahwa kepentingan penduduk asli sama sekali dihiraukan untuk
memberikan peluang kepada segelintir speculator dan avonturir untuk mampu dalam
rancangan mereka, maka saya harus menyatakan diri sebagai seorang yang sangat
anti-liberal.”[7]
Penyampaian
yang dilakukan oleh seorang Van Der Capellen mengenai dirinya yang anti-liberal
merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman yang di dapatkan selama masa sistem
sewa tanah berlaku, baik selama pemerintah sementara dari bangsa inggris yang
dipimpin oleh Raffles maupun selama pemerintah Belanda di bawah para Komisaris
Jenderal dan Gubernur Jenderal Van Der Capellen, menyaksikan bahwa usaha untuk
mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil. Sehingga,
mau tidak mau struktur foedal yang ada di masyarakat tradisional Jawa,
khususnya gengsi sosial yang dimiliki para Bupati dan kepala-kepala desa, perlu
diarahkan lagi oleh pemerintah Kolonial ketika mereka ingin mencapai tujuan
mereka untuk mendorong rakyat menanam tanaman yang mereka inginkan. Namun,
sikap ini bersikap reaktif terhadap keadaan liberalis yang dianggap oleh Van
Der Capellen salah dalam menjalankan praktek di wilayah Hindia Belanda.
Kemudian Gubernur Jenderal Van Der
Capellen mengambil keputusan yang teramat penting. Setelah perjalanan inpeksi
ke wilayah Jawa bagian tengah, dia memerintahkan pembatalan hak sewa lahan
perdesaan yang dikelola orang asing atas dasar bahwa penguasa sewa telah
memakai tenaga rodi secara illegal.[8] Ia mendekritkan bahwa
penguasa sewa punya kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemilik.
Tapi para tuan ini adalah penguasa-penguasa yang ingin dia lindungi. Tak
mengherankan bahwa masyarakat Jawa tidak mengerti motivasi dekrit Van Der
Capellen, dan mereka tidak dapat percaya bahwa itu dilakukan bukan untuk
menentang mereka, tapi menentang para pengusaha asing. Setiap bangsawan
tersebut, kehilangan sumber penghasilan penting, kini siap memberontak, dan
rakyat mengikuti penguasa mereka.[9] Pangeran Diponegoro dan
orang-orangnya bangkit serta membunuhi sejumlah pemungut pajak jalan Cina. Kaum
bangsawan Yogyakarta ikut memberontak dalam peperangan ini.
Keterlibatan Van Der Capellen pada
beberapa pemberontakan yang terjadi pada pemerintah Belanda pada saat itu,
membuat ia harus membuat kebijakan untuk
memulihkan kondisi wilayah pasca pemberontakan rakyat. Seperti, setelah
pemberontakan di Maluku yang dilakukan rakyat karena penduduk takut sistem
monopoli dan pembatasan produksi lama akan diberlakukan lagi dapat ditaklukan. Van
Der Capellen bergegas mendatangi kepulauan Maluku, ia menerbitkan satu
ordinansi yang memerintahkan penghapusan semua pembatasan harga yang lebih adil
untuk panen dijanjikan kepada para petani. Namun, pemerintah masih tetap
memberlakukan untuk sementara sistem monopoli. Tapi Van Der Capellen secara
pribadi menolak dan mendesak Raja Belanda untuk juga menghapus sisa-sisa sistem
Kompeni itu.
Selain
itu, Gubernur jenderal Van Der Capellen juga membuktikan bahwa dirinya sebagai
liberal yang sesungguhnya dengan menolak
bertindak doktriner dalam menerapkan prinsip “nonsegregasi”. Cukup mudah kita
memperkirakan bahwa sekolah-sekolah yang ada tidak dapat menarik banyak murid
Indonesia. Karena ini dia memerintahkan penelusuran terhadap “sistem sekolah”[10] penduduk asli dengan
harapan untuk dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan modern serta
menjadikannya, paling tidak untuk sesaat, menjadi meadia pembelajaran kepada
orang banyak.
Kegagalan Memimpin Hindia Belanda
1819-1826
Periode
jabatan Van Der Capellen sangat dianggap tidak memuaskan bagi pemerintah di
Belanda.[11]
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Van Der Capellen yang bersifat humanis
dan peduli terhadap nasib rakyat negara koloni. Hanya menjadi penambah utang
publik Hindia Belanda meningkat dengan pesat. Kebijakan penghapusan sistem sewa
tanah berakibat pada produksi tanaman ekspor Hindia Belanda menyusut dengan
tajam. Selain itu, para botanis keturunan Eropa patah arang terhadap segala
tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal karena kebijakannya mengenai
kepemilikan tanah yang sangat tidak mendukung orang-orang Eropa untuk
mendominasi kepemilikan tanah di Hindia Belanda.
Suara kritikan lebih lantang
terdengar dari para kaum liberal di Belanda menyalahkannya karena kebijakan
“reaksioner”-nya, dan raja menyalahkannya karena ketidakmampuan Gubernur
Jenderal Van Der Capellen dalam melakukan pengelolaan keuangan untuk memenuhi
kebutuhan pemerintah Belanda. Selama tujuh tahun kekuasaan Van Der Capellen,
menghabiskan sebanyak 24 juta gulden yang melebihi pendapatan pemerintah pada
saat itu. Penghampusan beberapa pembatasan harga serta sistem pajak tanah yang
telah dibuat sejak masa Raffles dan kemudian dilanjutkan oleh para Komisaris
Van Der Capellen dan Du Bus de Gisignies yang telah mengalami kegagalan, karena
tidak mampu merangsang para petani untuk meningkatkan produksi tanaman-tanaman
perdagangan untuk ekspor. Harga jatuh secara cepat dan tiba-tiba di pasar kopi
yang menyebabkan pemerintah Kolonial kehilangan penghasilan yang besar. Pada
tahun selanjutnya, eksploitasi ekonomi atas Indonesia oleh pemerintah Belanda, hanya
menjadi sebuah rancangan yang tersingkirkan dan tak bernilai lagi.
Terakhir, seorang Van Der Capellen,
yang berniat baik, mengambil langkah-langkah yang ternyata malah menimbulkan
pecahnya perang besar di Jawa. Ia dipanggil pulang oleh Raja Belanda pada 1824
dan menyerahkan roda pemerintahannya pada 1826, ketika penerusnya, Du Bus de
Gisignies, seorang bangsawan Belgia, tiba.[12] Dan Gisignies langsung
dihadapkan oleh perang Diponegoro selama 4 tahun melawan pasukan Pangeran
Diponegoro dari Yogyakarta.
Hal-hal tersebutlah yang
mengakibatkan seorang Van Der Capellen dianggap sebagai Gubernur Jenderal yang
gagal dalam masa kekuasaannya memimpin selama tahun 1819 hingga tahun 1826.
Karena harapan dan tujuan pemerintah Kolonial yang menyengsarakan rakyat tak
pernah ingin diwujudkan oleh seorang Van Der Capellen disaat berkuasa sebagai
Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengukuran kegagalan ini, hanya sebatas
presepsi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap Van Der Capellen yang
tak pernah menguntungkan bagi pemerintah Kolonial.
Kesimpulan
Dalam
masa kekuasaan Gubernur Van Der Capellen merupakan suatu keadaan dimana
kebijakan pemerintah Hindia Belanda lebih mengerti dan memahami kebutuhan
rakyat. Kebijakan seperti penghampusan sistem sewa tanah yang dianggap oleh Van
Der Capellen hanya membuat para tuan tanah lokal dan asing akan mendominasi
kekayaan dan memperbudak rakyat menjadi pekerjaan rodi illegal serta
memiskinkan rakyat asli pada suatu wilayah. Tak hanya itu kebijakan ordinansi
selepas pemberontakan yang terjadi di Maluku, amat begitu penting bagi rakyat,
karena terjadinya kestabilan harga yang diberlakukan oleh Van Der Capellen agar
rakyat dapat pulih pasca pemberontakan.
Kebijakan Reaksioner, Van Der
Capellen lakukan juga ketika iya menyikapi persoalan pendidikan “nonsegregasi”,
iya menyuarakan pendidikan yang dibutuhkan dan harus disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat pribumi, karena pendidikan pada masa itu sangat dominan
terhadap pendidikan yang berorientasi pada pendidikan bangsa barat. Niat baik
pula dilakukan olehnya ketika ingin mengurangi kekuasaan yang penuh terhadap
Bupati dan pejabat-pejabat Eropa terhadap kepemilikan tanah, namun hal itu
malah menimbulkan peperangan yang besar bagi masyarakat di Jawa yang disebut
dengan Perang Diponegoro.
Namun, pemerintah Belanda dan kaum
liberal di Belanda menggangap bahwa kepemimpinan Van Der Capellen dari tahun
1819-1826 sebagai kegagalan memimpin Hindia Belanda, karena terjadinya
peningkatan utang publik Belanda dan kebijakannya yang dianggap hanya sebatas
rekatif untuk keperluan rakyat koloni semata tanpa bertujuan untuk
menguntungkan bagi pemerintah Belanda. Van Der Capellen diminta pulang pada
tahun 1924, lalu pada tahun 1826 ia menyerahkan kepemimpinannya pada Du Bus de
Gisignies.
Akan tetapi, hal tersebut kenaifan
pemerintah Belanda yang tidak pernah peduli terhadap nasib rakyat di negara
koloni. Van Der Capellen merupakan sosok yang mengesankan dalam membela dan
memperjuangkan kebutuhan rakyat di koloni. Seperti keputusan yang mengesankan
dalam dunia pendidikan ini menetapkan prinsip bahwa anak-anak Indonesia harus
menerima pengajaran berdasarkan, dan dengan jiwa, budaya mereka sendiri.
Keputusan ini pula disusul keputusan lain, yang memerintahkan pembuatan
perencanaan “untuk menyebarkan pengetahuan tentang bahasa-bahas Melayu, Jawa,
dan lain-lain di kalangan orang Eropa.”[13] Hasil-hasil upaya
berwawasan luas Van Der Capellen ini sangatlah sedikit, namun nama Van Der
Capellen patut untuk kita ingat dan hormati karena sebagai Gubernur Jenderal
yang mengerti, paling tidak dalam prinsip untuk memenuhi kebutuhan akan bentuk
pendidikan Indonesia di negeri yang didiami orang Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Bastin, J. (1957). The Native Policies of Sir Stamford
Raffles in Java and Sumatra. An Economic Interpretation . London: Oxford
University Press.
Brugmans, I. J. (1938). Geschiedenis van het onderwijs
in Nederlandsch-Indie. Groningen: Wolters.
Ottow, S. (Amerika Serikat). De Oorsoring van de
consevatieve richting. 2008: University of Michigan.
Poesponegoro, M. D. (2011). Sejarah Nasional Indonesia
IV. Jakarta: PT Balai Pustaka.
Rangers, D. v. (1947). The Failure of a Colonial Policy.
Nethrelands Indies, 1816-1830. Den Haag.
Ricklefs, M. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.
Jakarta: PT. Ikrar mandiriabadi.
Spengler, J. A. (1863). De Nederlandsche Oost Indische
Bezittingen onder het bestuur van de Gouverneur General G. van der Capellen.
Utrecht.
Vlekke, B. H. (2016). Nusantara Sejarah Indonesia.
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Wijk, H. v. (1866). De Nederlandsche Oost Indische
bexittingen onder het bestuur van den Kommisaris General Du Bus De. Den
Haag.
[1] Bernard
H.M. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia (Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia,2016), hlm. 266.
[2]
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008
(Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi,2008), hlm. 253.
[3] Marwati
Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional
Indonesia IV (Jakarta: PT Balai Pustaka,2011), hlm. 349.
[4] J.
Bastin, The Native Policies of Sir
Stamford Raffles in Java and Sumatra. An Economic Interpretation (London:
Oxford University Press, Oxford, 1957), hlm. 164.
[5] D.J.W.
van Welderen Rangers, The Failure of a
Colonial Policy. Nethrelands Indies, 1816-1830 (Den Haag, 1947), hlm. 48-49
[7] S.
Ottow, De Oorsoring van de consevatieve
richting. (Amerika Serikat: University of Michigan, 2008). hlm. 24.
[8] Marwati
Djoened Poesponegoro, op.cit. hlm 250
[9] M.C.
Ricklefs, op.cit. hlm. 252
[10] I.
J. Brugmans, Geschiedenis van het
onderwijs in Nederlandsch-Indie. (Groningen : Wolters, 1938). hlm. 65.
[11] J.
A. Spengler, De Nederlandsche Oost Indische Bezittingen onder het bestuur van
de Gouverneur General G. van der Capellen (Utrecht, 1863). hlm. 30-32
[12] H.
van der Wijk, De Nederlandsche Oost Indische bexittingen onder het bestuur van
den Kommisaris General Du Bus De (Den Haag, 1866). hlm. 25-26
[13] I.
J. Brugmans, op.cit. hlm. 68
0 komentar:
Posting Komentar